Policy & Compliance Relations Section Head

Yayasan Bina Nusantara · 📍 Jakarta Barat, Jakarta Raya · Diposting 2026-10-07

FULL_TIME⭐ TERVERIFIKASI

Rp 25000000 - Rp 40000000 per bulan

Yayasan Bina Nusantara, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia, sedang mencari seorang Policy & Compliance Relations Section Head untuk bergabung dengan tim kami di Jakarta Barat. Dalam peran ini, Anda akan memimpin pengembangan dan pelaksanaan kebijakan hukum yang mendorong keunggulan organisasi. Setiap harinya, Anda akan bekerja sama dengan tim hukum internal untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, dan memberikan bimbingan hukum kepada seluruh tim.

Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang hukum dan kepatuhan, Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang memastikan operasional Yayasan Bina Nusantara berjalan dengan baik. Anda akan bekerja dengan berbagai stakeholder, termasuk regulator, karyawan, dan pihak eksternal, untuk memastikan semua kebijakan hukum disesuaikan dengan standar internasional dan lokal.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

Memimpin pengembangan dan pelaksanaan kebijakan hukum yang mendukung operasional organisasi.
Meninjau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan standar internasional.
Menyusun kebijakan hukum untuk berbagai departemen dan divisi.
Memberikan bimbingan hukum kepada karyawan dan tim terkait.
Mengelola dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang memastikan operasional berjalan dengan baik.
Bekerja sama dengan regulator dan pihak eksternal untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan.
Melakukan audit kebijakan secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitas.
Menyediakan dukungan hukum dalam pengambilan keputusan strategis.

🎓 Kualifikasi & Syarat

Sarjana atau Magister dalam bidang Hukum, Kepatuhan, atau bidang terkait.
Minimal 10 tahun pengalaman dalam bidang hukum dan kepatuhan.
Pengalaman dalam menyusun dan mengelola kebijakan hukum untuk organisasi besar.
Pemahaman mendalam tentang peraturan pemerintah dan standar internasional.
Kemampuan untuk bekerja dengan berbagai stakeholder, termasuk regulator dan pihak eksternal.
Kemampuan untuk memberikan bimbingan hukum kepada karyawan dan tim terkait.
Kemampuan untuk melakukan audit kebijakan secara berkala.
Pengalaman dalam menggunakan sistem manajemen dokumen seperti SAP, Oracle, atau sistem manajemen hukum lainnya.